Petani Selalu Dijadikan Komoditas Politik Para Elite, Apakah Mereka Benar - Benar Memikirkan Nasib Petani ?

Loading...

Kedatangan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia diharapkan bisa membuat suara petani lebih didengar oleh pemerintah.
Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta, Benny Pasaribu, pada BBC Indonesia mengatakan bahwa selama ini banyak aspirasi petani yang mereka suarakan belum dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya, jumlah impor yang membludak sehingga merugikan petani.Image result for partai petani indonesia
“Sekarang ini Presiden Jokowi didukung oleh HKTI dan hubungan HKTI dan pemerintah sudah lebih dekat. Sehingga mudah-mudahan suara HKTI dan petani didengar oleh pemerintah,“ kata Benny.
Dia membantah bahwa kedekatan ini menunjukkan bahwa HKTI lebih sebagai kendaraan politik daripada sebagai perhimpunan petani.
“Itu yang menjadi persoalan ketika Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI. Saat itu dibentuklah Partai Gerindra sehingga banyak tokoh-tokoh HKTI yang dulunya independen dan profesional lalu digunakan sebagai pengurus partai Gerindra. Mudah-mudahan sekali itu sajalah, preseden, dan masa lalu. Selama kepemimpinan Pak Osman kemarin tidak ada. Nggak pernah ada HKTI mendukung-dukung partai politik," tambahnya.
Namun dalam pemilihan presiden 2014 lalu, HKTI versi Oesman Sapta Odang menyatakan dukungan politiknya terhadap pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Afiliasi

Pengamat ekonomi dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan bahwa di Indonesia ada organisasi-organisasi petani lain, baik yang berafiliasi politik secara langsung maupun tidak langsung atau yang diorganisir oleh relawan dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sebagai perbandingan, Bustanul menyebut organisasi penyuluh pertanian yang jauh lebih besar dan lebih berpengaruh daripada HKTI, anggota-anggotanya ada yang terafiliasi ke HKTI versi Oesman Sapta, HKTI versi Prabowo, namun ada yang memilih independen.
Keberadaan mereka, menurut Bustanul, adalah bagian dari dinamika biasa dalam organisasi masyarakat sipil.



Image copyright

“Nah, mungkin komentar negatifnya, bagaimana jika organisasi-organisasi ini hanya memanfaatkan petani sebagai kendaraan politik? Kalau masih ada hubungannya dengan petani, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan lebih baik daripada tidak ada organisasi apa-apa, daripada tidak ada yang memperjuangkan. Tetapi apakah (mereka) berdampak pada kesejahteraan kehidupan petani? Saya pikir tidak bisa disimpulkan begitu saja. Ada faktor-faktor lain,” kata Bustanul.
Di Amerika Serikat, katanya, setiap kali asosiasi petani berkongres, akan memiliki dampak besar terhadap kebijakan politik.

Terhambat dualisme

Namun dualisme organisasi yang terjadi di HKTI sekarang melemahkan posisi mereka sebagai pelobi terhadap kebijakan pemerintah, seperti menagih janji kampanye Presiden Jokowi tentang asuransi pertanian jika terjadi kekeringan.
“HKTI adalah bagian dari kepentingan perjuangan politik yang mempengaruhi kebijakan publik, saya berharap yang diperjuangkan adalah high politics. Bukan dagang sapi, si A dapat apa, si B dapat apa, tapi bagaimana martabat petani bisa terangkat,” tambah Bustanul.
Pengamat ekonomi pertanian INDEF Fadhil Hasan mengatakan bahwa HKTI, dari sisi memperjuangkan aspirasi petani secara politik pun belum terlalu kuat dalam upaya mempengaruhi kebijakan pertanian.
Keberadaan HKTI, menurut Fadhil, terdengar di tingkat nasional tapi belum di tingkat lokal dan regional.

Artikel Terkait